Primary Election Demokrat, Ruang Baru Capres Alternatif

Keinginan munculnya capres alternatif dalam pemilihan 2014 kembali hidup, manakalah SBY mengeluarkan ide cerdas untuk mengunakan sistem primary election dalam menentukan capres PD.

Primary election merupakan hal yang baru dalam tata politik Indonesia, maka tak heran pasca SBY mengatakan hal tersebut, banyak media dan pengamat politik lebih nyaman mengunakan istilah "Konvensi", mungkin merujuk pada sistem yang pernah digunakan Partai Golkar dalam menentukan capresnya.

Primary election atau pemilihan pendahuluan lebih dikenal di Amerika Serikat, dimana calon presiden baik dari Partai Republik atau Partai Demokrat melakukan kampanye di pendukung partai masing-masing. Mereka yang mendapat dukungan kuat pemilih partai selanjutnya mendapat "tiket" untuk ikut pemilihan presiden. Pada sistim ini posisi pengurus partai hanya berfungsi sebagai fasilitator atau sebagai panitia yang menyiapkan tata cara berkampanye.

Bila konsep tersebut diadopsi dan digunakan Partai Demokrat, merupakan hal sangat luar biasa dan sebuah lompatan politik yang sangat maju. Primary election yang digagas SBY telah menciptakan ruang baru dari kebuntuan dan keterpaksaan pilihan capres yang ditawarkan elite partai.

Primary election pada hakekatnya menjadikan pemilih menjadi pelaku utama dalam menentukan calon presiden yang akan diajukan partai. Hal ini yang menjadi pembeda utama dari sistim konvensi (pernah digunakan Partai Golkar) yang menentukan capres tetaplah pengurus partai yang bisa jadi bertentangan dengan keinginan publik.

Kita memiliki banyak tokoh- tokoh potensial, jujur dan berkarakter kuat namun karena ketiadaan ruang yang disediakan partai politik, pada akhirnya setiap pemilihan presiden, tokoh-tokoh potensial tidak bisa muncul sebagai calon presiden dan pemilih pun dipaksa dan terpaksa memilih calon yang ditawarkan elite partai.

Dengan sistem primary election yang ditawarkan SBY, membuka ruang munculnya Capres alternatif yang sebelumnya diprediksi sulit masuk dalam bursa capres 2014 karena dianggap tidak memiliki Partai politik.

Mahfud MD, Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Chairul Tanjung, Sri Mulyani dan sejumlah tokoh nasional lainnya kini bisa menjadi pilihan alternatif ditengah "kebosanan" Capres yang dipaksakan elite Parpol. Tokoh-tokoh alternatif yang saya sebutkan ini memiliki tempat tersendiri di hati pemilih.

Kalau kita merujuk hasil survey yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia dan SMRC dipenghujung tahun 2012 menunjukan bahwa lebih 60 persen pemilih indonesia belum menentukan pilihannya di pilpres 2014, bukan hal yang tidak mungkin pemilh masih menunggu munculnya calon presiden baru yang bisa melakukan perubahan nyata.

Agar ada pembeda yang kuat dari capres dari lahir dari sistem primary election dan yang ditawarkan elite partai, SBY dan Pengurus PD penting membuat kriteria untuk menentukan capres sebelum ditawarkan ke publik. Kriteria tidak pernah terlibat pelanggaran HAM, Tidak tersandung kasus korupsi dan bukan perusak lingkungan sangat penting dijadikan kriteria dasar. Setidaknya kriteria yang saya sebutkan akan lebih bermanfaat bagi proses demokratisasi Indonesia.



By Anton, Ubud Bali, 14/4/2013