PENDEKATAN KEAMANAN MATIKAN DEMOKRASI DI PAPUA

Oleh M. Ananto Setiawan* Peristiwa penembakan dan penangkapan massal terhadap ratusan orang yang menghadiri Kongres Rakyat Papua III kembali merenyuhkan hati kita. Menurut beberapa sumber, tercatat sedikitnya 6 orang tewas dalam peristiwa tersebut dan sekitar 300-an orang ditangkap pasca pembubaran kongres siang itu. Tank lapis baja, panser, dan pasukan bersenjata kembali menghiasi jalan-jalan di bumi cendrawasih pasca kongres. Tak hanya itu, pihak keamananpun menyisir sejumlah tempat dan mess mahasiswa yang diduga menjadi tempat persembunyian aktivis kemerdekaan Papua tersebut. Situasi kian mencekam, karena sepanjang hari terus terdengar suara letusan senjata api dari berbagai arah. Pasca peristiwa tersebut Kapolda Papua mengeluarkan statemen akan melibas semua orang yang diduga terlibat dengan tindakan makar tersebut. Kengerian menggelanyut, bukan hanya di hati Rakyat Papua, tetapi juga bagi kita Bangsa Indonesia. Pada kongres yang dilaksakan tanggal 17-19 Oktober tersebut Rakyat Papua membahas langkah-langkah mereka untuk menegakkan kedaulatan hak-hak dasar Rakyat Papua, termasuk hak mereka untuk merdeka. Hak untuk merdeka dari berbagai siksaan yang selama ini terus menghantui Rakyat Papua pada umumnya. Namun hal inilah yang kemudian dijadikan alasan pihak keamanan (TNI/Polri) untuk membubarkan kongres, yang sebenarnya juga telah selesai 15 menit sebelum pembubaran paksa oleh pihak keamanan. Lebih jauh, pihak keamanan menyatakan ada indikasi makar dalam kongres tersebut, melalui pengibaran bendera dan pendeklarasian Negara Papua. Matinya Iklim Demokrasi di Papua Sungguh disayangkan, pemerintah dan pihak keamanan lebih mengutamakan pendekatan represif dalam menjawab berbagai persoalan di Papua dan pada akhirnya juga turut memakan korban jiwa. Pihak keamanan yang diterjunkan di Papua pun lebih menggunakan logika perang dari pada pendekatan kemanusian yang seharusnya dapat mereka lakukan. Pendekatan keamanan yang selalu dilakukan oleh pihak keamanan tersebut hanya semakin memperburuk keadaan di Papua dan mematikan iklim demokrasi di tanah cendrawasih. Hal ini terlihat karena penyelesaian masalah yang seharusnya dapat ditempuh melalui jalan dialog tak pernah terwujud, bahkan pemerintah terutama pihak keamanan lebih mengedepankan pendekatan keamanan yang bersifat represif dan mengenyampingkan persoalan-persoalan utama yang sebenarnya menjadi tuntutan Rakyat Papua. Logika Damai untuk Papua Berbagai persoalan yang terjadi di Papua seharusnya menjadi perhatian yang serius dari pemerintah Indonesia, apabila menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Tentunya dengan mengedepankan jalan damai/dialog dan bukan secara terus-menerus menempatkan persoalan Papua sebagai permasalahan keamanan. Hal ini sebenarnya yang sangat diinginkan Rakyat Papua sebagai bangsa yang bermartabat. Penarikan personel keamanan dan TNI non-organik sudah seharusnya dilakukan pemerintah, mengingat sudah terlalu banyaknya jumlah pasukan yang dikirim ke tanah cendrawasih. Karena sejatinya penempatan pasukan yang sedemikian banyak itu tentu sangat akan mengganggu iklim demokrasi yang sedang dibangun ditanah Papua, yang juga telah menjadi penyebab utama membaranya (lagi) Tanah Papua. Persoalan kesejahteraan dan keadilan sudah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah hari ini dalam melihat permasalahan Papua, yang memang bukan permasalahan keamanan. Dialog harus ditempatkan sebagai kunci utama permasalahan di Papua. Pendekatan-pendekatan yang lebih bermartabat ini sudah barang pasti akan lebih efektif apabila dibandingkan dengan pendekatan keamanan yang selalu diutamakan pemerintah di Jakarta. Dengan duduk bersama dan dialog, pemerintah tentunya akan lebih mengetahui persoalan-persoalan sebenarnya di Papua yang hasilnya nanti dapat dijadikan kunci penyelesaian dari permasalahan Papua selama ini. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, dalam upayanya untuk terus memperbaiki keadaan di Papua. Terlebih melihat kerja-kerja pengamanan negara yang di dalamnya terdapat 240 juta jiwa, dan bukan hanya terdiri dari segelintir orang atas nama kekuasaan. * Penulis adalah aktivis Sahabat Munir, sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul jabodetabek. (dikutip dari portal Prakarsa Rakyat atau www.prakarsa-rakyat.org).

Abdullah Al Kudus: Menghijaukan Gunung Lemongan

Abdullah Al Kudus: Menghijaukan Gunung Lemongan Abdullah Al Kudus berbicara dengan tenang. "Saya pengangguran secara ekonomi," kata warga Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Lumajang, Jawa Timur, ini. Meski pengangguran, pria kelahiran 1974 ini sangat sibuk. Kegiatannya seabrek. Salah satunya, bersama Laskar Hijau, yang dia bentuk tiga tahun lalu, ia melakukan konservasi Gunung Lemongan di Lumajang. Dan kegiatan tersebut membuatnya mendapat penghargaan Satu Indonesia Award yang diselenggarakan Astra International dan didukung Tempo Institute tahun lalu. Mimpinya adalah Gunung Lemongan kembali hijau. Di gunung ini terdapat sekitar 6.000 hektare yang berkategori kritis. Dampaknya, ketersediaan air di sembilan danau yang ada di sekitarnya menurun. Selain itu, bencana tanah longsor dan banjir mengancam warga sekitar. Banyak tantangan dia hadapi dalam proyek tersebut. Misalnya saja, selama musim kemarau beberapa bulan terakhir ini, lahan konservasi seluas sekitar 100 hektare yang baru ditanami musnah terbakar. Namun ia dan Laskar Hijaunya tak putus semangat. "Ya, kami tanami kembali," katanya. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang lingkungan menjadi tantangannya. Banyak masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar. Ada pula yang masih melakukan pembalakan liar. Namun ia tak menyalahkan warga karena mereka masih dililit problem ekonomi. Namun ia dan Laskar Hijau tak lelah berkampanye kepada warga. Hasilnya positif. Warga mulai bisa diajak bekerja sama dalam pembibitan tanaman. "Saat ini kami tidak pernah kekurangan bibit. Malah tenaganya yang kurang," ujarnya. Bibit yang ditanam di lahan konservasi itu pun merupakan swadaya masyarakat. Hingga kini, belum semua lahan kembali hijau. Jalan masih sangat panjang bagi Abdullah dan tim Laskar Hijaunya. "Setidaknya perlu 20 tahun," ucapnya. Sebelumnya, ia bersama masyarakat sekitar Ranu (Danau) Lemongan dan siswa Sekolah Rakyat Merdeka, yang dia didirikan, telah berhasil menghijaukan kawasan mereka. Kawasan tersebut rusak akibat pembalakan liar yang merebak pada 1998-2002. Namun kegiatan Abdullah tak hanya di sektor lingkungan. Bapak tiga anak ini juga memiliki seabrek kegiatan lain, dari sosial hingga budaya, termasuk mendirikan Solidaritas Buruh Migran Indonesia. Abdullah Al Kudus bukan sekadar seorang pengangguran. DAVID PRIYASIDHARTA Koran Tempo, 30 Oktober 2011 korantempo.com ---------------------------------------------------------------- This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.