Kemerdekaan Yang Ternoda(2)

Kemerdekaan yang Ternoda (2)
Oleh Anton Miharjo

Seperti tradisi tahun sebelumnya, selasa16 Agustus siang, Presiden SBY membacakan pidato kenegaraan. Pidato SBY kali ini sangat ditunggu oleh publik, karena pidato tersebut dilakukan disaat hiruk-pikuk elite politik hampir mencapai puncaknya, apalagi dua hari sebelumnya, Nazaruddin, buronan interpol, berhasil dibawah pulang ke Indonesia.

Pidato ini penting karena masih banyak PR yang menumpuk dipundak SBY. Seperti Wabah korupsi yang makin luas, kebebasan beragama yang tergerus, Papua yang lagi membara, kasus Pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembahasan UU jaminan sosial dan yang paling teranyar krisis utang Amerika Serikat yang katanya berpotensi berimplikasi ke krisis ekonomi dunia.

Pidato kenegaraan sehari menjelang peringatan hari kemerdekaan, sepertinya sudah menjadi tontonan wajib bagi para abdi negara dan para politisi-politisi didaerah. Biasanya, digelar rapat "nonton bareng" untuk mendengar pidato kenegaraan tersebut. Seorang teman, dengan setengah berkelakar, mengatakan nasionalis-tidaknya seorang anggota DPRD diukur dari kehadiran dalam rapat "nonton bareng" itu.

" Tahun 2012, Kita tetapkan 11 prioritas nasional, yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi," kata Presiden SBY dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung Media Televisi.

Salah satu hal yang luput diprioritaskan oleh SBY dalam pidatonya kali ini, adalah masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga gejolak di tanah Papua. Laporan Kontras menyatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir ini ada 8 kekerasan di papua yg melibatkan militer dan para militer. Belum lagi proyek Mifee di Merauke Papua yg oleh WALHI dinyatakan sbg proyek yg melanggar HAM. Setahun yg lalu Presiden SBY bahkan sudah menyatakan akan segera menyelesaikan masalah Papua dengan melakukan komunikasi konstruktif dengan rakyat Papua, tapi sampai sekarang masalah di Papua tak kunjung selesai.

Belum lagi dengan kasus-kasus pelangggaran HAM berat lainnya, seperti kasus pembunuhan Munir, kasus penghilangan aktivis menjelang reformasi, dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang sampai sekarang belum ada penyelesaianya. Maka tidak heran kemudian, Kontras hari ini menyerahkan ribuan surat dari seluruh daerah tentang sebuah harapan penyelesain kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Maka tidak heran kemudian dikalangan aktivis melakukan aksi penaikan bendera setengah tiang menyambut hari kemerdekaan.

Hal yang menarik dari pidato nota keuangan APBN tahun 2012, adalah rencana kenaikan 10% gaji PNS, TNI dan Polri. Pastinya, kabar gembira bagi abdi negara yang bergaji rendahan. Tapi juga rencana kenaikan gaji ini, biasanya akan selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Olehnya, hal yang lebih penting diutamakan pemerintah adalah menekan semampunya pergerakan harga kebutuhan pokok, karena bila hal ini tidak lakukan maka kabar gembira itu tak akan punya nilai.

Pada materi pidato lainnya, SBY juga menjanjikan peningkatan kualitas dan jangkauan pemerataan pendidikan. Dalam pidatonya, SBY menyatakan alokasi dana untuk pendidikan sebesar Rp 286,6 triliyun rupiah, anggaran kemendiknas itu berada dikisaran 20% dari total APBN 2012. Presiden mengatakan, alokasi anggaran pendidikan juga tetap diprioritaskan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS bagi 31,3 juta siswa setingkat SD dan 13,4 juta siswa setingkat SMP; serta menyediakan beasiswa bagi lebih dari 8 juta siswa miskin pada semua jenjang pendidikan.

Kita semua berharap, keinginan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan terwujud. Dalam artian pungutan liar menjelang masuk sekolah tidak lagi menjadi beban tersendiri. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, meski sudah dilarang, beberapa sekolah masih saja memberikan beban kepada siswa yang baru masuk sekolah berupa uang bangku, baju seragam sekolah dan embel-embel lainnya.

Tentunya harapan-harapan itu akan terwujud bila pada operasinalnya dana-dana pendidikan tbut dapat digunakan sebagaimana mestinya, kita juga berharap penyalagunaan dana BOS tidak lagi terdengar, seperti yang kerap terjadi daerah, misalnya kasus penyalahgunaan dana pendidikan di Kota Manado, yang sampai hari ini tidak jelas akhir kisahnya.