Kemerdekaan yang Ternoda (2)
Oleh Anton Miharjo
Seperti tradisi tahun sebelumnya, selasa16 Agustus siang, Presiden SBY membacakan pidato kenegaraan. Pidato SBY kali ini sangat ditunggu oleh publik, karena pidato tersebut dilakukan disaat hiruk-pikuk elite politik hampir mencapai puncaknya, apalagi dua hari sebelumnya, Nazaruddin, buronan interpol, berhasil dibawah pulang ke Indonesia.
Pidato ini penting karena masih banyak PR yang menumpuk dipundak SBY. Seperti Wabah korupsi yang makin luas, kebebasan beragama yang tergerus, Papua yang lagi membara, kasus Pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, pembahasan UU jaminan sosial dan yang paling teranyar krisis utang Amerika Serikat yang katanya berpotensi berimplikasi ke krisis ekonomi dunia.
Pidato kenegaraan sehari menjelang peringatan hari kemerdekaan, sepertinya sudah menjadi tontonan wajib bagi para abdi negara dan para politisi-politisi didaerah. Biasanya, digelar rapat "nonton bareng" untuk mendengar pidato kenegaraan tersebut. Seorang teman, dengan setengah berkelakar, mengatakan nasionalis-tidaknya seorang anggota DPRD diukur dari kehadiran dalam rapat "nonton bareng" itu.
" Tahun 2012, Kita tetapkan 11 prioritas nasional, yaitu: reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, dan pasca-konflik; serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi," kata Presiden SBY dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung Media Televisi.
Salah satu hal yang luput diprioritaskan oleh SBY dalam pidatonya kali ini, adalah masalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga gejolak di tanah Papua. Laporan Kontras menyatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir ini ada 8 kekerasan di papua yg melibatkan militer dan para militer. Belum lagi proyek Mifee di Merauke Papua yg oleh WALHI dinyatakan sbg proyek yg melanggar HAM. Setahun yg lalu Presiden SBY bahkan sudah menyatakan akan segera menyelesaikan masalah Papua dengan melakukan komunikasi konstruktif dengan rakyat Papua, tapi sampai sekarang masalah di Papua tak kunjung selesai.
Belum lagi dengan kasus-kasus pelangggaran HAM berat lainnya, seperti kasus pembunuhan Munir, kasus penghilangan aktivis menjelang reformasi, dan kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya yang sampai sekarang belum ada penyelesaianya. Maka tidak heran kemudian, Kontras hari ini menyerahkan ribuan surat dari seluruh daerah tentang sebuah harapan penyelesain kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Maka tidak heran kemudian dikalangan aktivis melakukan aksi penaikan bendera setengah tiang menyambut hari kemerdekaan.
Hal yang menarik dari pidato nota keuangan APBN tahun 2012, adalah rencana kenaikan 10% gaji PNS, TNI dan Polri. Pastinya, kabar gembira bagi abdi negara yang bergaji rendahan. Tapi juga rencana kenaikan gaji ini, biasanya akan selalu diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Olehnya, hal yang lebih penting diutamakan pemerintah adalah menekan semampunya pergerakan harga kebutuhan pokok, karena bila hal ini tidak lakukan maka kabar gembira itu tak akan punya nilai.
Pada materi pidato lainnya, SBY juga menjanjikan peningkatan kualitas dan jangkauan pemerataan pendidikan. Dalam pidatonya, SBY menyatakan alokasi dana untuk pendidikan sebesar Rp 286,6 triliyun rupiah, anggaran kemendiknas itu berada dikisaran 20% dari total APBN 2012. Presiden mengatakan, alokasi anggaran pendidikan juga tetap diprioritaskan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS bagi 31,3 juta siswa setingkat SD dan 13,4 juta siswa setingkat SMP; serta menyediakan beasiswa bagi lebih dari 8 juta siswa miskin pada semua jenjang pendidikan.
Kita semua berharap, keinginan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan terwujud. Dalam artian pungutan liar menjelang masuk sekolah tidak lagi menjadi beban tersendiri. Bahwa sudah menjadi rahasia umum, meski sudah dilarang, beberapa sekolah masih saja memberikan beban kepada siswa yang baru masuk sekolah berupa uang bangku, baju seragam sekolah dan embel-embel lainnya.
Tentunya harapan-harapan itu akan terwujud bila pada operasinalnya dana-dana pendidikan tbut dapat digunakan sebagaimana mestinya, kita juga berharap penyalagunaan dana BOS tidak lagi terdengar, seperti yang kerap terjadi daerah, misalnya kasus penyalahgunaan dana pendidikan di Kota Manado, yang sampai hari ini tidak jelas akhir kisahnya.
Selasa, 16 Agustus 2011
Minggu, 14 Agustus 2011
Surat Selamat Tinggal Kepada Fidel Castro Dari Che Guevara
Surat Selamat Tinggal Kepada Fidel Castro
Che Guevara (1965)
Surat ini dibacakan oleh Fidel Castro pada tanggal 3 oktober 1965, pada rapat terbuka yang mengumumkan Komite Sentral Partai Komunis Kuba yang baru terbentuk dengan dihadiri oleh istri Guevara dan anak-anaknya, Castro menyatakan:
"Saya hendak bacakan sebuah surat, yang ditulis tangan dan kemudian diketik, dari kawan Ernesto Guevara, yakni penjelasan diri ....Tertulis demikian: 'havana' --tanpa tanggal, surat yang musti dibacakan pada kesempatan yang amat baik, namun sesungguhnya dibuat pada tanggal 1 April tahun ini."
Pembacaan, surat ini merupakan penjelasan terbuka pertama kali sejak guevara tidak pernah nampak lagi di Kuba.
Havana,
Tahun Pertanian
Fidel:
Pada saat ini aku teringat banyak hal --ketika aku pertama kali bertemu denganmu di rumah Maria Antonia, ketika kau mengusulkan aku untuk ikut serta, seluruh ketegangan terlibat dalam persiapan itu.(peperangan/gerilya melawan Batista, pent)
Suatu ketika ketegangan-ketegangan itu akan menghampiri kita lagi dan menagih nyawa kita, dan kemungkinan nyata dari fakta itu memukul kita semua. Di kemudian hari tahulah kita bahwa itu benar, bahwa dalam revolusi salah satu pihak akan menang atau mati (bila itu benar revolusi). Banyak kawan yang berjatuhan sepanjang jalan menuju kemenangan.
Saat ini segala sesuatunya tidak lagi terlalu dramatis, karena kita lebih matang. Namun kejadian-kejadian kembali terulang. Aku merasa bahwa aku telah memnuhi kewajibanku yang mengikatkan aku pada revolusi Kuba,secara teritorial, dan kuucapkan selamat berpisah padamu, pada rakyatmu, yang sekarang rakyatku juga.
Secara resmi aku mengundurkan diri dari kedudukan dalam kepemimpinan nasional partai, kedudukan, sebagai menteri, pangkat komandanku, dan kewarganegaraan Kuba-ku. Tak ada yang legal yang mengikatku dengan Kuba. Satu-satunya ikatan adalah hal lain --ikatan yang tak bisa diputuskan seperti pemberhentian seseorang dari sebuah jabatan.
Merenungkan kehidupan masa laluku, aku yakin aku telah bekerja dengan cukup jujur dan pengabdian untuk mengkonsolidasikan kejayaan revolusioner. Satu-satunya kesalahanku yang serius adalah tidak punya kepercayaan yang besar padamu saat pertama di Sierra Maestra dulu, dan tidak segera yakin akan kualitasmu sebagai seorang pemimpin dan seorang revolusioner.
Hari-hari kehidupanku kulewati dengan indah di sini, dan di sisimu aku merasa bangga memiliki rakyat yang demikian tangguh menghadapi saat-saat penuh penderitaan dalam krisis Karibia.
Jarang sekali ada negarawan yang lebih ulung darimu menghadapi saat-saat seperti itu. Akupun bangga mengikutimu tanpa keraguan, mengidentifikasikan dengan jalan pikiran,pandangan,perhitungan menghadapi bahaya, dan prinsip-prinsipmu. Kali ini bangsa-bangsa lain mengharapkan sumbangsihku. Dan aku bisa melakukannya tanpa mengikutsertakanmu karena tanggung jawabmu yang besar sebagai pimpinan kuba, dan tibalah saatnya bagi kita untuk berpisah.
Ketahuilah, bahwa aku melakukan tugas ini dengan campuran perasaan bahagia dan sedih. Kutinggalkan di sini harapan-harapanku yang paling murni sebagai seorang pembangun dan seluruh ketulusanku yang paling dalam.Kutinggalkan orang-orang yang telah menganggapku anak. Itu semua sesungguhnya menimbulkan luka yang dalam bagiku.Akan kubawa ke medan juang baru segala hal yang kau ajarkan padaku, semangat revolusioner rakyat kita, perasaan untuk memenuhi kewajiban yang amat suci: berjuang menentang imperialisme dimanapun ia adanya. Ini yang akan mengobati dan mengeringkan luka di jiwaku.
Kunyatakan sekali lagi bahwa aku melepaskan Kuba dari tanggung jawab apapun juga, kecuali teladan-teladan yang diberikannya. Kalau saja saat-saat akhir hayatku aku berada di bawah langit lain, pikiranku yang terakhir adalah tentang rakyat Kuba dan terutama tentang dirimu. Aku amat berterima kasih atas ajaran-ajaranmu, teladan-teladanmu, dan aku akan memegangnya hingga konsekuensiku yang paling akhir dari tindakanku.
Aku selalu mengidentifikasikan diri dengan kebijaksanaan luar negeri dari revolusi kita, dan akan meneruskannya. Dimanapun aku berada, aku akan merasa bertanggung jawab terhadap revolusi Kuba, dan aku kan menjaganya. Aku tak merasa malu bahwa aku tak meninggalkan kekayaan materi untuk anak-anak dan istriku; aku bahagia dengan cara seperti itu. Aku tak memintakan apapun untuk mereka, karena negara akan mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan untuk mereka.
Aku ingin mengatakan banyak hal padamu dan pada rakyat kita, namun aku merasa hal itu tak perlu. kata-kata tak akan mampu mengekspresikan apa yang ingin kuungkapkan itu, dan kupikir tak ada manfaatnya untuk membuat coretan lebih banyak lagi di sini.
Hasta la victoria siempre! (Maju terus menuju kemenangan)
Patria o muerte! (Tanah air atau mati)
Kupeluk kau dengan sepenuh semangat revolusionerku.
Che
Karya-karya Che Guevara |
Che Guevara (1965)
Surat ini dibacakan oleh Fidel Castro pada tanggal 3 oktober 1965, pada rapat terbuka yang mengumumkan Komite Sentral Partai Komunis Kuba yang baru terbentuk dengan dihadiri oleh istri Guevara dan anak-anaknya, Castro menyatakan:
"Saya hendak bacakan sebuah surat, yang ditulis tangan dan kemudian diketik, dari kawan Ernesto Guevara, yakni penjelasan diri ....Tertulis demikian: 'havana' --tanpa tanggal, surat yang musti dibacakan pada kesempatan yang amat baik, namun sesungguhnya dibuat pada tanggal 1 April tahun ini."
Pembacaan, surat ini merupakan penjelasan terbuka pertama kali sejak guevara tidak pernah nampak lagi di Kuba.
Havana,
Tahun Pertanian
Fidel:
Pada saat ini aku teringat banyak hal --ketika aku pertama kali bertemu denganmu di rumah Maria Antonia, ketika kau mengusulkan aku untuk ikut serta, seluruh ketegangan terlibat dalam persiapan itu.(peperangan/gerilya melawan Batista, pent)
Suatu ketika ketegangan-ketegangan itu akan menghampiri kita lagi dan menagih nyawa kita, dan kemungkinan nyata dari fakta itu memukul kita semua. Di kemudian hari tahulah kita bahwa itu benar, bahwa dalam revolusi salah satu pihak akan menang atau mati (bila itu benar revolusi). Banyak kawan yang berjatuhan sepanjang jalan menuju kemenangan.
Saat ini segala sesuatunya tidak lagi terlalu dramatis, karena kita lebih matang. Namun kejadian-kejadian kembali terulang. Aku merasa bahwa aku telah memnuhi kewajibanku yang mengikatkan aku pada revolusi Kuba,secara teritorial, dan kuucapkan selamat berpisah padamu, pada rakyatmu, yang sekarang rakyatku juga.
Secara resmi aku mengundurkan diri dari kedudukan dalam kepemimpinan nasional partai, kedudukan, sebagai menteri, pangkat komandanku, dan kewarganegaraan Kuba-ku. Tak ada yang legal yang mengikatku dengan Kuba. Satu-satunya ikatan adalah hal lain --ikatan yang tak bisa diputuskan seperti pemberhentian seseorang dari sebuah jabatan.
Merenungkan kehidupan masa laluku, aku yakin aku telah bekerja dengan cukup jujur dan pengabdian untuk mengkonsolidasikan kejayaan revolusioner. Satu-satunya kesalahanku yang serius adalah tidak punya kepercayaan yang besar padamu saat pertama di Sierra Maestra dulu, dan tidak segera yakin akan kualitasmu sebagai seorang pemimpin dan seorang revolusioner.
Hari-hari kehidupanku kulewati dengan indah di sini, dan di sisimu aku merasa bangga memiliki rakyat yang demikian tangguh menghadapi saat-saat penuh penderitaan dalam krisis Karibia.
Jarang sekali ada negarawan yang lebih ulung darimu menghadapi saat-saat seperti itu. Akupun bangga mengikutimu tanpa keraguan, mengidentifikasikan dengan jalan pikiran,pandangan,perhitungan menghadapi bahaya, dan prinsip-prinsipmu. Kali ini bangsa-bangsa lain mengharapkan sumbangsihku. Dan aku bisa melakukannya tanpa mengikutsertakanmu karena tanggung jawabmu yang besar sebagai pimpinan kuba, dan tibalah saatnya bagi kita untuk berpisah.
Ketahuilah, bahwa aku melakukan tugas ini dengan campuran perasaan bahagia dan sedih. Kutinggalkan di sini harapan-harapanku yang paling murni sebagai seorang pembangun dan seluruh ketulusanku yang paling dalam.Kutinggalkan orang-orang yang telah menganggapku anak. Itu semua sesungguhnya menimbulkan luka yang dalam bagiku.Akan kubawa ke medan juang baru segala hal yang kau ajarkan padaku, semangat revolusioner rakyat kita, perasaan untuk memenuhi kewajiban yang amat suci: berjuang menentang imperialisme dimanapun ia adanya. Ini yang akan mengobati dan mengeringkan luka di jiwaku.
Kunyatakan sekali lagi bahwa aku melepaskan Kuba dari tanggung jawab apapun juga, kecuali teladan-teladan yang diberikannya. Kalau saja saat-saat akhir hayatku aku berada di bawah langit lain, pikiranku yang terakhir adalah tentang rakyat Kuba dan terutama tentang dirimu. Aku amat berterima kasih atas ajaran-ajaranmu, teladan-teladanmu, dan aku akan memegangnya hingga konsekuensiku yang paling akhir dari tindakanku.
Aku selalu mengidentifikasikan diri dengan kebijaksanaan luar negeri dari revolusi kita, dan akan meneruskannya. Dimanapun aku berada, aku akan merasa bertanggung jawab terhadap revolusi Kuba, dan aku kan menjaganya. Aku tak merasa malu bahwa aku tak meninggalkan kekayaan materi untuk anak-anak dan istriku; aku bahagia dengan cara seperti itu. Aku tak memintakan apapun untuk mereka, karena negara akan mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan untuk mereka.
Aku ingin mengatakan banyak hal padamu dan pada rakyat kita, namun aku merasa hal itu tak perlu. kata-kata tak akan mampu mengekspresikan apa yang ingin kuungkapkan itu, dan kupikir tak ada manfaatnya untuk membuat coretan lebih banyak lagi di sini.
Hasta la victoria siempre! (Maju terus menuju kemenangan)
Patria o muerte! (Tanah air atau mati)
Kupeluk kau dengan sepenuh semangat revolusionerku.
Che
Karya-karya Che Guevara |
Jumat, 12 Agustus 2011
Puisi Untuk Indonesia
Seharian ini saya mencoba membaca puisi-puisi dari para penyair yang kesohor. Dari semua karya itu, saya menemukan sebuah puisi dari Kahlil Gibran. Puisi ini setidaknya bisa mengambarkan Indonesia hari ini. Baik dari elite politiknya,Alim Ulamanya,seniman dan rakyatnya. Selamat menikmati puisi dari sang penyair kesohor itu
BANGSA KASIHAN
Kasihan bangsa yang memakai pakaian yang tidak ditenunnya,
memakan roti dari gandum yang tidak dituainya
dan meminum anggur yang tidak diperasnya
Kasihan bangsa yang menjadikan orang bodoh menjadi pahlawan,
dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah.
Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur, sementara menyerah padanya ketika bangun.
Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara
kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan,
tidak sesumbar kecuali di runtuhan,
dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya
sudah berada di antara pedang dan landasan.
Kasihan bangsa yang negarawannya serigala,
falsafahnya karung nasi,
dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru.
Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya
dengan trompet kehormatan namun melepasnya dengan cacian,
hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan trompet lagi
Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu
menghitung tahun-tahun berlalu
dan orang kuatnya masih dalam gendongan.
Kasihan bangsa yang berpecah-belah,
dan masing-masing mengangap dirinya sebagai satu bangsa
+++++++++kAHLIL GIBRAN
BANGSA KASIHAN
Kasihan bangsa yang memakai pakaian yang tidak ditenunnya,
memakan roti dari gandum yang tidak dituainya
dan meminum anggur yang tidak diperasnya
Kasihan bangsa yang menjadikan orang bodoh menjadi pahlawan,
dan menganggap penindasan penjajah sebagai hadiah.
Kasihan bangsa yang meremehkan nafsu dalam mimpi-mimpinya ketika tidur, sementara menyerah padanya ketika bangun.
Kasihan bangsa yang tidak pernah angkat suara
kecuali jika sedang berjalan di atas kuburan,
tidak sesumbar kecuali di runtuhan,
dan tidak memberontak kecuali ketika lehernya
sudah berada di antara pedang dan landasan.
Kasihan bangsa yang negarawannya serigala,
falsafahnya karung nasi,
dan senimannya tukang tambal dan tukang tiru.
Kasihan bangsa yang menyambut penguasa barunya
dengan trompet kehormatan namun melepasnya dengan cacian,
hanya untuk menyambut penguasa baru lain dengan trompet lagi
Kasihan bangsa yang orang sucinya dungu
menghitung tahun-tahun berlalu
dan orang kuatnya masih dalam gendongan.
Kasihan bangsa yang berpecah-belah,
dan masing-masing mengangap dirinya sebagai satu bangsa
+++++++++kAHLIL GIBRAN
Minggu, 07 Agustus 2011
Netralitas Birokrasi Menjelang Pilkada Kabupaten Sangihe
Tak terasa sudah prosesesi Pilkada Sangihe semakin dekat, yang ditandai dengan makin sibuknya para kontestan yang akan bertarung. Menarik untuk disimak dan dianalisis, karena bagaimanapun hasil akhir dari prosesi Pilkada tersebut akan berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat di Sangihe dalam 5 tahun kedepan.
Wacana Pilkada Sangihe terus bergulir dan santer dibicarakan oleh semua pihak, mulai dari penetapan tanggal penjoblosan yang kontroversial oleh KPUD sampai pada topik siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan tersebut, apakah Calon A atau Calon B?. Para kontestan Pilkada, tim sukses sampai pada kelompok pengembira sibuk melakukan kalkulasi dan geriliya politik, berbagai kamus politik entah itu rasional atau irasional dijadikan sumber analisis untuk memenangkan pertarungan.
Kalau kita bercermin pengalaman Pilkada dibeberapa daerah di Indonesia, tidak semua daerah yang telah melakukan Pilkada berakhir dengan kemenangan demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Yakni adanya perbaikan hak-hak publik disemua sektor kehidupan, yang terjadi justru sebaliknya; angka korupsi masih sangat tinggi, kemiskinan makin menguat dan pengangguran semakin tak terbendung, itulah realitas politik yang terjadi ketika sebuah Pilkada dilakukan dengan mengabaikan subtansi demokrasi.
Seharusnya Pilkada mempunyai 3 hal penting jika ingin disebut sebagai lembaga strategis dalam kehidupan demokrasi lokal. Pertama Pilkada menyediakan ruang kepada rakyat sebagai kesempatan untuk mengejawantahkan mandat institusional langsung. Mandat yang sering disebut sebagai kedaulatan rakyat tersebut sangat penting dalam demokrasi, karena demokrasi tanpa melibatkan rakyat dalam semua proses hanyalah oligarkie.
Kedua, Pilkada menyediakan kesempatan bagi perubahan politik secara damai melalui sirkulasi elite dan atau peneguhan komitmen baru. Yang kemungkinan lahirnya kebijakan politik baru yang lebih pro rakyat. Ketiga, Pilkada memberi kesempatan kepada rakyat untuk menjadi penentu atas kontestasi, kompetisi dan rivalitas politik serta pilihan nilai yang menentukan nasib mereka hingga Pilkada berikutnya.
Dengan Pilkada setidaknya bisa mengurangi dampak negative yang bisa mendistorsi tujuan mencapai tata pemerintahan demokratis, transparan dan bertanggung-jawab sekaligus untuk membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan cara menumbuhkan civic engagemen. Dengan cara ini masyarakat mengembangkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial ekonomi dan politiknya. Pada titik ini, syarat utama terjadinya demokrasi yang subtantif adalah peran civil society.
Seharusnya Civil society (masyarakat sipil) dalam konteks Pilkadal baik dalam konteks formal maupun informal tidak bisa lagi menjadi alat pengabsah kekuasaan. Civil Society tidak semestinya dilumpuhkan oleh kekuatan apapun, apalagi sampai terlena dengan adanya janji-janji Politik, money politik atau pengunaan simbol-simbol primodialisme oleh para elite politik.
Pilkada sangat menuntut kesiapan civil society untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk dan sikap politik yang diambil adalah cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan. Dengan adanya Posisi yang jelas dari civil society akan melahirkan figur kepala daerah yang diinginkan secara benar dan tepat serta bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikampanyekan.
Harus diakui realitas civil society dinegara ini cukup buram, ada kecenderungan civil society hanya dijadikan obyek untuk melapangkan jalan bagi kekuasaan oligarki. Singkatnya ada fenomena dimana civil society melumpuhkan dirinya sendiri ( a Self crippling entity). Bila hal ini terjadi didalam sebuah proses demokrasi seperti Pilkada, maka hampir dapat dipastikan Pilkada yang menghabiskan dana rakyat miliaran rupiah hanya akan berbuah pada peneguhan kesengsaraan rakyat selama 5 tahun. Yang berujung pada plesetan oleh sebagian orang bahwa reformasi menjadi ‘repotnasi’ menemui kebenaran.
Melemahnya kekuatan civil society, nampaknya dimanfaatkan secara jeli oleh para elite politik untuk mendulang dukungan. Bukanlah hal yang asing lagi, setiap calon kerap memanifulasi simbol-simbol primodial, baik kewilayahan, etnis, sub kultur maupun agama. Hal ini bisa menjadi stimulus bentrokan karena sebagian pemilih pada akhirnya mengunakan sentimen ini untuk menentukan pilihannya.
Netralitas Birokrasi
Peran birokrasi lokal dalam pemilihan pimpinan daerah (pilkada) secara langsung di beberapa daerah merupakan isu crucial yang patut dicermati. Masalahnya adalah apakah birokrasi lokal dalam pilkada akan menunjukkan sikap yang netral atau justru sebaliknya berpihak atau terpolitisasi oleh kepentingan partai politik dan pihak pemodal.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi senantiasa tidak ditempatkan pada posisi, fungsi dan perannya sebagai sebuah organisasi yang mengurus negara secara profesional. Hal ini bisa ditelusuri sejak masa sebelum kolonial Belanda sampai era Orde Baru pimpinan Soeharto. Di era Orde Baru, misalnya, birokrasi senantiasa terlibat dalam mendukung partai tertentu di pemilu. Birokrasi juga ditempatkan sebagai alat bagi kepentingan penguasa untuk mempertahankan kekuasaanya. Peran birokrasi sangat menonjol seiring dengan melemahnya peran partai politik dan parlemen. Sentralisasi kekuasaan didukung penuh oleh sistem birokrasi yang otoritarian. Secara politik, birokrasi dijadikan sebagai pembina partai politik. Secara ekonomi, birokrasi digunakan untuk menopang jalannya pembangunan ekonomi nasional. Sebagai hasilnya, proses demokratisasi terhambat – dimana kesadaran rakyat akan hak politiknya rendah – dan partai politik tidak berperan sebagaimana partai politik di negara demokratis.
Dalam negara yang demokratis, birokrasi tidak terlibat dalam politik. Karena birokrasi menempatkan dirinya sebagai institusi yang profesional dan netral. Demokrasi dan birokrasi adalah saling berkaitan. Proses demokratisasi lokal yang berlangsung sejak 2001 diharapkan bisa mendorong reformasi birokrasi lokal. Sebaliknya, reformasi bitrokrasi lokal juga diharapkan akan memperkuat proses demokratisasi lokal. Idealnya reformasi birokrasi akan menjadikan institusi ini netral, lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan aspiratif. Dalam konteks pilkada, netralitas birokrasi sangat diperlukan agar pimpinan daerah yang terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat, kompeten, dan memiliki integritas.
Bila melihat apa yang terjadi menjelang Pilkada Sangihe, ada hal yang tak dapat diabaikan begitu saja. Entah itu namanya instruksi, mobilisasi atau spontanitas tapi yang jelas birokrasi mulai terlibat atau lebih tepatnya dikatakan dilibatkan dalam upaya dukung-mendukung terhadap calon tertentu, yang konon katanya akan mengangkat kesejahteraan para birokrasi. Nampaknya, para abdi negara ini lupa tentang adanya larangan untuk terlibat memberikan dukungan atau fasilitas terhadap calon tertentu. Untuk itu selain tindakan tegas yang diperlukan untuk mengakhiri persoalan ini, juga sangat dibutuhkan kedewasaan berpolitik para kontestan Pilkada. Karena dampak negative dari pelibatan PNS, bukan hanya menghasilkan Pilkada yang tidak fair tapi akan melahirkan kondisi birokrasi yang tidak solid, profesional,dan terkotak-kotak yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan menurunnya kualitas kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan.
Pada akhirnya kita semua berharap; Rakyat Sangihe bisa menentukan pilihan politiknya yang tepat, maju mundurnya Kabupaten Minahasa akan sangat ditentukan dalam Pilkada pertama kali ini, dan kesemuanya ini sangat tergantung kemampuan dan kejelian masayarakat sebagai pemegang penuh kedaulatan dalam menentukan pilihan politiknya.
++++++++++++++
Wacana Pilkada Sangihe terus bergulir dan santer dibicarakan oleh semua pihak, mulai dari penetapan tanggal penjoblosan yang kontroversial oleh KPUD sampai pada topik siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan tersebut, apakah Calon A atau Calon B?. Para kontestan Pilkada, tim sukses sampai pada kelompok pengembira sibuk melakukan kalkulasi dan geriliya politik, berbagai kamus politik entah itu rasional atau irasional dijadikan sumber analisis untuk memenangkan pertarungan.
Kalau kita bercermin pengalaman Pilkada dibeberapa daerah di Indonesia, tidak semua daerah yang telah melakukan Pilkada berakhir dengan kemenangan demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Yakni adanya perbaikan hak-hak publik disemua sektor kehidupan, yang terjadi justru sebaliknya; angka korupsi masih sangat tinggi, kemiskinan makin menguat dan pengangguran semakin tak terbendung, itulah realitas politik yang terjadi ketika sebuah Pilkada dilakukan dengan mengabaikan subtansi demokrasi.
Seharusnya Pilkada mempunyai 3 hal penting jika ingin disebut sebagai lembaga strategis dalam kehidupan demokrasi lokal. Pertama Pilkada menyediakan ruang kepada rakyat sebagai kesempatan untuk mengejawantahkan mandat institusional langsung. Mandat yang sering disebut sebagai kedaulatan rakyat tersebut sangat penting dalam demokrasi, karena demokrasi tanpa melibatkan rakyat dalam semua proses hanyalah oligarkie.
Kedua, Pilkada menyediakan kesempatan bagi perubahan politik secara damai melalui sirkulasi elite dan atau peneguhan komitmen baru. Yang kemungkinan lahirnya kebijakan politik baru yang lebih pro rakyat. Ketiga, Pilkada memberi kesempatan kepada rakyat untuk menjadi penentu atas kontestasi, kompetisi dan rivalitas politik serta pilihan nilai yang menentukan nasib mereka hingga Pilkada berikutnya.
Dengan Pilkada setidaknya bisa mengurangi dampak negative yang bisa mendistorsi tujuan mencapai tata pemerintahan demokratis, transparan dan bertanggung-jawab sekaligus untuk membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat dengan cara menumbuhkan civic engagemen. Dengan cara ini masyarakat mengembangkan kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial ekonomi dan politiknya. Pada titik ini, syarat utama terjadinya demokrasi yang subtantif adalah peran civil society.
Seharusnya Civil society (masyarakat sipil) dalam konteks Pilkadal baik dalam konteks formal maupun informal tidak bisa lagi menjadi alat pengabsah kekuasaan. Civil Society tidak semestinya dilumpuhkan oleh kekuatan apapun, apalagi sampai terlena dengan adanya janji-janji Politik, money politik atau pengunaan simbol-simbol primodialisme oleh para elite politik.
Pilkada sangat menuntut kesiapan civil society untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk dan sikap politik yang diambil adalah cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan. Dengan adanya Posisi yang jelas dari civil society akan melahirkan figur kepala daerah yang diinginkan secara benar dan tepat serta bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikampanyekan.
Harus diakui realitas civil society dinegara ini cukup buram, ada kecenderungan civil society hanya dijadikan obyek untuk melapangkan jalan bagi kekuasaan oligarki. Singkatnya ada fenomena dimana civil society melumpuhkan dirinya sendiri ( a Self crippling entity). Bila hal ini terjadi didalam sebuah proses demokrasi seperti Pilkada, maka hampir dapat dipastikan Pilkada yang menghabiskan dana rakyat miliaran rupiah hanya akan berbuah pada peneguhan kesengsaraan rakyat selama 5 tahun. Yang berujung pada plesetan oleh sebagian orang bahwa reformasi menjadi ‘repotnasi’ menemui kebenaran.
Melemahnya kekuatan civil society, nampaknya dimanfaatkan secara jeli oleh para elite politik untuk mendulang dukungan. Bukanlah hal yang asing lagi, setiap calon kerap memanifulasi simbol-simbol primodial, baik kewilayahan, etnis, sub kultur maupun agama. Hal ini bisa menjadi stimulus bentrokan karena sebagian pemilih pada akhirnya mengunakan sentimen ini untuk menentukan pilihannya.
Netralitas Birokrasi
Peran birokrasi lokal dalam pemilihan pimpinan daerah (pilkada) secara langsung di beberapa daerah merupakan isu crucial yang patut dicermati. Masalahnya adalah apakah birokrasi lokal dalam pilkada akan menunjukkan sikap yang netral atau justru sebaliknya berpihak atau terpolitisasi oleh kepentingan partai politik dan pihak pemodal.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi senantiasa tidak ditempatkan pada posisi, fungsi dan perannya sebagai sebuah organisasi yang mengurus negara secara profesional. Hal ini bisa ditelusuri sejak masa sebelum kolonial Belanda sampai era Orde Baru pimpinan Soeharto. Di era Orde Baru, misalnya, birokrasi senantiasa terlibat dalam mendukung partai tertentu di pemilu. Birokrasi juga ditempatkan sebagai alat bagi kepentingan penguasa untuk mempertahankan kekuasaanya. Peran birokrasi sangat menonjol seiring dengan melemahnya peran partai politik dan parlemen. Sentralisasi kekuasaan didukung penuh oleh sistem birokrasi yang otoritarian. Secara politik, birokrasi dijadikan sebagai pembina partai politik. Secara ekonomi, birokrasi digunakan untuk menopang jalannya pembangunan ekonomi nasional. Sebagai hasilnya, proses demokratisasi terhambat – dimana kesadaran rakyat akan hak politiknya rendah – dan partai politik tidak berperan sebagaimana partai politik di negara demokratis.
Dalam negara yang demokratis, birokrasi tidak terlibat dalam politik. Karena birokrasi menempatkan dirinya sebagai institusi yang profesional dan netral. Demokrasi dan birokrasi adalah saling berkaitan. Proses demokratisasi lokal yang berlangsung sejak 2001 diharapkan bisa mendorong reformasi birokrasi lokal. Sebaliknya, reformasi bitrokrasi lokal juga diharapkan akan memperkuat proses demokratisasi lokal. Idealnya reformasi birokrasi akan menjadikan institusi ini netral, lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan aspiratif. Dalam konteks pilkada, netralitas birokrasi sangat diperlukan agar pimpinan daerah yang terpilih benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat, kompeten, dan memiliki integritas.
Bila melihat apa yang terjadi menjelang Pilkada Sangihe, ada hal yang tak dapat diabaikan begitu saja. Entah itu namanya instruksi, mobilisasi atau spontanitas tapi yang jelas birokrasi mulai terlibat atau lebih tepatnya dikatakan dilibatkan dalam upaya dukung-mendukung terhadap calon tertentu, yang konon katanya akan mengangkat kesejahteraan para birokrasi. Nampaknya, para abdi negara ini lupa tentang adanya larangan untuk terlibat memberikan dukungan atau fasilitas terhadap calon tertentu. Untuk itu selain tindakan tegas yang diperlukan untuk mengakhiri persoalan ini, juga sangat dibutuhkan kedewasaan berpolitik para kontestan Pilkada. Karena dampak negative dari pelibatan PNS, bukan hanya menghasilkan Pilkada yang tidak fair tapi akan melahirkan kondisi birokrasi yang tidak solid, profesional,dan terkotak-kotak yang ujung-ujungnya akan mengakibatkan menurunnya kualitas kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan.
Pada akhirnya kita semua berharap; Rakyat Sangihe bisa menentukan pilihan politiknya yang tepat, maju mundurnya Kabupaten Minahasa akan sangat ditentukan dalam Pilkada pertama kali ini, dan kesemuanya ini sangat tergantung kemampuan dan kejelian masayarakat sebagai pemegang penuh kedaulatan dalam menentukan pilihan politiknya.
++++++++++++++
Kamis, 04 Agustus 2011
Kemerdekaan yang Ternoda
Kemerdekaan yang Ternoda
Hari ini disebuah tempat dipusat perbelanjaan kota Manado. Istrahat sejenak sembari menunggu datangnya waktu buka puasa. Perlahan tapi pasti, sinar matahari mulai berangsur sirna menuju peraduannya. Saat pikiran mulai menemui jalan buntu, seorang pedagang koran mendekatiku dan menawarkan koran yang dibawahnya.
"Bang beli koran, Anggie diperiksa DK Demokrat", ujarnya meyakinkan. Untuk menemani dari kepenatan, saya membeli koran tersebut. Sejurus kemudian, saya mulai terhanyut dengan berita dimedia tersebut. Mata saya mempelototi upaya bersih-bersih ala Demokrat yang dilakukan selepas rakernas beberapa waktu lalu. Memang dalam dua bulan terakhir dihampir semua media massa kita mendengar, membaca dan melihat kisruh partai penguasa itu
Dihalaman lain dari koran yang saya beli. Berita menyambut hari kemerdekaan mulai nampak. Sejumlah kegiatan mulai dirancang disana- sini. Suatu hal yang pasti seperti tahun-tahun sebelumnya, gerak jalan, bola volly, panjat tebing sampai panjat pinang akan menjadi kegiatan yang utama dalam menyambut hari kemerdekaan.
Meski tidak ada data ilmiah yang menyatakan tentang menguatnya sikap nasionalisme dikarenakan sejuta kegiatan yang digagas menjelang hari kemerdekaan, tapi kegiatan-kegiatan itu sudah menjadi kelaziman. Menurut mereka yang kerap menjadi panitia kemerdekaan itu, kegiatan yang digagas bermakna menjaga sikap patriotisme dan untuk mengingatkan arti kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka yang hidup ditahun 1940-an.
Dalam banyak definisi, kemerdekaan diartikan; lepas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, bebas dari rasa takut, bebas menyatakan pendapat, berorganisasi dan bebas menjalankan keyakinan sebagaimana yang diyakini. Tentunya makna merdeka itu negaralah yang harus memastikan, apalagi kalau kita merujuk ke Undang-undang dasar itu.
Tapi bila memperhatikan berita dari koran yang saya baca, nampaknya kemerdekaan bisa juga disimpulkan kebebasan untuk melakukan penyuapan, juga bermakna kebebasan untuk mengambil uang negara. Karena sampai saat ini mereka yang telah nyata- nyata dinyatakan bersalah masih bebas berkeliaran disana-sini. Lihat saja Nazaruddin dengan bebasnya mengeluarkan nyanyiannya, tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh mencari keberadaannya. Belum lagi, mereka yang dituduh oleh Nazaruddin yang juga dikuatkan oleh kesaksian sopir dan para pengawal Nazar itu masih bebas menikmati kemerdekaan itu, tanpa ada niatan untuk diperiksa.
Cerita yang kontras dalam hal urusan curi-mencuri dinegeri yang merdeka ini, dialami oleh Supriyatun, janda anak lima itu, yang tinggal dirumah setengah gubuk berukuran 5 X 10 meter di kecamatan Mojoroto, Kediri Jawa Timur. Hanya karena mencuri beras 10 kilogram beras guna meyambung hidup dan anak-anaknya. Harus terancam hukuman bui, dan sampai saat ini harus menjalani wajib lapor di kepolisian setempat. Inilah keajaiban hukum dinegeri merdeka, tajam bagi mereka yang miskin dan tumpul bagi mereka yang berkuasa.
Bila kita merefleksikan perjalanan kemerdekaan yang sudah berumuran tua itu. Dalam hal kebebasan beragama, nampaknya tidak akan pernah dipenuhi oleh negara. Ditanah merdeka ini, masih banyak orang-orang menjalankan keyakinannya secara sembunyi-sembunyi, takut dianggap melecehkan keyakinan mayoritas, seperti yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah. Hal yang sama juga dialami oleh Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang sekota dengan SBY di kota Bogor. Sampai saat ini tidak bisa menjalankan ibadahnya hanya karena terhalangi alasan sepele yang bertajuk IMB.
Memang tidak semua, mengalami hal mengenaskan ditanah merdeka ini. Dirumah kopi, tempat dimana saya melepaskan kepenatan. Sang pemilik dengan santainya,tanpa dibebani rasa ketakutan menghitung keuntungan yang diraihnya, sembari memperhatikan para pelayan melayani para pengunjung dengan penuh kehangatan. Setelah hilang kepenatan, juga jam di dinding warung kopi ini menunjukan saatnya buka puasa. Segera saya pesan air mineral dan kopi hangat, selanjutnya melepaskan rasa dahaga yang sedari siang mengerogoti leher.
Sejam kemudian, saya meninggalkan warung kopi itu. Guna mempersingkat waktu mencapai jalan utama Samrat, juga menghindar dari kemacetan yang sudah menjadi kelaziman di kota Manado. Saya melalui gang sempit, disamping SPBU Boulevard yang masih sibuk berjibaku melayani antrian panjang dari para pemilik kendaraan bermotor.
Melalui jalan sempit itu, seolah saya baru memenangi kegiatan menyambut hari kemerdekaan. Sepanjang ruas jalan, mereka yang tidak mampu berbaris "menyambutku", sembari mengulurkan tangan berharap pemberian dari isi kantungku yang juga isinya tak seberapa. Bak datangnya sang juara, lambaian dan uluran tangan itu berakhir dimuka jalan utama Samrat.
Konon katanya, para pengemis itu rela berbaris panjang di gang sempit, karena adanya larangan mengemis dilokasi-lokasi strategis di kota Manado. Larangan ini dikeluarkan oleh Sang Walikota. Katanya, keberadaan pengemis hanya akan menganggu prestise dan estetika kota. Ternyata kemerdekaan itu mempunyai makna "dilarang Mengemis di Negeri Sendiri" .
Manado, 4 Agustus 2011.
Anton Miharjo
Hari ini disebuah tempat dipusat perbelanjaan kota Manado. Istrahat sejenak sembari menunggu datangnya waktu buka puasa. Perlahan tapi pasti, sinar matahari mulai berangsur sirna menuju peraduannya. Saat pikiran mulai menemui jalan buntu, seorang pedagang koran mendekatiku dan menawarkan koran yang dibawahnya.
"Bang beli koran, Anggie diperiksa DK Demokrat", ujarnya meyakinkan. Untuk menemani dari kepenatan, saya membeli koran tersebut. Sejurus kemudian, saya mulai terhanyut dengan berita dimedia tersebut. Mata saya mempelototi upaya bersih-bersih ala Demokrat yang dilakukan selepas rakernas beberapa waktu lalu. Memang dalam dua bulan terakhir dihampir semua media massa kita mendengar, membaca dan melihat kisruh partai penguasa itu
Dihalaman lain dari koran yang saya beli. Berita menyambut hari kemerdekaan mulai nampak. Sejumlah kegiatan mulai dirancang disana- sini. Suatu hal yang pasti seperti tahun-tahun sebelumnya, gerak jalan, bola volly, panjat tebing sampai panjat pinang akan menjadi kegiatan yang utama dalam menyambut hari kemerdekaan.
Meski tidak ada data ilmiah yang menyatakan tentang menguatnya sikap nasionalisme dikarenakan sejuta kegiatan yang digagas menjelang hari kemerdekaan, tapi kegiatan-kegiatan itu sudah menjadi kelaziman. Menurut mereka yang kerap menjadi panitia kemerdekaan itu, kegiatan yang digagas bermakna menjaga sikap patriotisme dan untuk mengingatkan arti kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh mereka yang hidup ditahun 1940-an.
Dalam banyak definisi, kemerdekaan diartikan; lepas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, bebas dari rasa takut, bebas menyatakan pendapat, berorganisasi dan bebas menjalankan keyakinan sebagaimana yang diyakini. Tentunya makna merdeka itu negaralah yang harus memastikan, apalagi kalau kita merujuk ke Undang-undang dasar itu.
Tapi bila memperhatikan berita dari koran yang saya baca, nampaknya kemerdekaan bisa juga disimpulkan kebebasan untuk melakukan penyuapan, juga bermakna kebebasan untuk mengambil uang negara. Karena sampai saat ini mereka yang telah nyata- nyata dinyatakan bersalah masih bebas berkeliaran disana-sini. Lihat saja Nazaruddin dengan bebasnya mengeluarkan nyanyiannya, tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh mencari keberadaannya. Belum lagi, mereka yang dituduh oleh Nazaruddin yang juga dikuatkan oleh kesaksian sopir dan para pengawal Nazar itu masih bebas menikmati kemerdekaan itu, tanpa ada niatan untuk diperiksa.
Cerita yang kontras dalam hal urusan curi-mencuri dinegeri yang merdeka ini, dialami oleh Supriyatun, janda anak lima itu, yang tinggal dirumah setengah gubuk berukuran 5 X 10 meter di kecamatan Mojoroto, Kediri Jawa Timur. Hanya karena mencuri beras 10 kilogram beras guna meyambung hidup dan anak-anaknya. Harus terancam hukuman bui, dan sampai saat ini harus menjalani wajib lapor di kepolisian setempat. Inilah keajaiban hukum dinegeri merdeka, tajam bagi mereka yang miskin dan tumpul bagi mereka yang berkuasa.
Bila kita merefleksikan perjalanan kemerdekaan yang sudah berumuran tua itu. Dalam hal kebebasan beragama, nampaknya tidak akan pernah dipenuhi oleh negara. Ditanah merdeka ini, masih banyak orang-orang menjalankan keyakinannya secara sembunyi-sembunyi, takut dianggap melecehkan keyakinan mayoritas, seperti yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah. Hal yang sama juga dialami oleh Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, yang sekota dengan SBY di kota Bogor. Sampai saat ini tidak bisa menjalankan ibadahnya hanya karena terhalangi alasan sepele yang bertajuk IMB.
Memang tidak semua, mengalami hal mengenaskan ditanah merdeka ini. Dirumah kopi, tempat dimana saya melepaskan kepenatan. Sang pemilik dengan santainya,tanpa dibebani rasa ketakutan menghitung keuntungan yang diraihnya, sembari memperhatikan para pelayan melayani para pengunjung dengan penuh kehangatan. Setelah hilang kepenatan, juga jam di dinding warung kopi ini menunjukan saatnya buka puasa. Segera saya pesan air mineral dan kopi hangat, selanjutnya melepaskan rasa dahaga yang sedari siang mengerogoti leher.
Sejam kemudian, saya meninggalkan warung kopi itu. Guna mempersingkat waktu mencapai jalan utama Samrat, juga menghindar dari kemacetan yang sudah menjadi kelaziman di kota Manado. Saya melalui gang sempit, disamping SPBU Boulevard yang masih sibuk berjibaku melayani antrian panjang dari para pemilik kendaraan bermotor.
Melalui jalan sempit itu, seolah saya baru memenangi kegiatan menyambut hari kemerdekaan. Sepanjang ruas jalan, mereka yang tidak mampu berbaris "menyambutku", sembari mengulurkan tangan berharap pemberian dari isi kantungku yang juga isinya tak seberapa. Bak datangnya sang juara, lambaian dan uluran tangan itu berakhir dimuka jalan utama Samrat.
Konon katanya, para pengemis itu rela berbaris panjang di gang sempit, karena adanya larangan mengemis dilokasi-lokasi strategis di kota Manado. Larangan ini dikeluarkan oleh Sang Walikota. Katanya, keberadaan pengemis hanya akan menganggu prestise dan estetika kota. Ternyata kemerdekaan itu mempunyai makna "dilarang Mengemis di Negeri Sendiri" .
Manado, 4 Agustus 2011.
Anton Miharjo
Langganan:
Postingan (Atom)