Pak Presiden; Saatnya Bertindak Lebih Tegas (Surat Dari Manado Untuk SBY)

Dari; Anton Miharjo

Pak Presiden yang saya hormati, sebenarnya saya tidak ingin menulis surat ini, karena saya tidak punya hobi menulis surat, apalagi yang berhubungan dengan persoalan politik dan korupsi. Namun karena setiap hari entah pagi, siang dan malam, pikiran saya selalu dibebani dengan pemberitaan kasus korupsi yang melilit bangsa ini. Hati ini tergerak untuk menulis surat yang setidaknya bisa mengurangi beban moral saya sebagai anak bangsa.

Memikirkan korupsi dinegara ini seolah tidak akan pernah usai, setiap hari selalu ada metode baru dalam menilep uang negara. Tapi manakalah Bapak berhenti untuk memikirkanya, maka tak terhitung lagi uang rakyat yang akan tergerus oleh tangan-tangan jahil dan tak bertanggungjwab itu. Bila dulu dijaman Soeharto, korupsinya hanya berputar-putar seputaran keluarganya dan kroninya. Tapi, entah siapa yang salah, saat ini korupsi telah hampir merasuki seluruh institusi negara. Mulai dari Lembaga Peradilan, Birokrat, BUMN, Kepala Daerah dan yang paling anyar kasus suap di Kemenpora yang diduga melibatkan beberapa personal dari Partai yang Bapak dirikan.

Sangat disayangkan Partai yang Bapak dirikan yang oleh sebagian besar masyarakat mempercayai dibangun dengan landasan ideal untuk memberantas korupsi, kini telah dituding oleh berbagai pihak sebagai Partai tempat berlindung para koruptor. Memang terlalu berlebihan dan menyakitkan tudingan itu, tapi juga bila dibiarkan tanpa ada tindakan yang lebih tegas untuk menjawab tudingan itu justru akan semakin liar dan menemui pembenarannya.

Pak Presiden yang terhormat. Menurut hemat saya, nyanyian Nazaruddin (tersangka kasus suap Kemenpora) dari Singapura yang menyebut sahabat dekatnya Anggelina Sondakh dan Mirwan Amir yang ‘bermain’ dalam kasus suap Kemenpora dengan membagikan uang sebesar Rp 8 miliar, sebenarnya pernyataan itu sudah lebih dari cukup untuk dijadikan pijakan dalam menindak tegas para kader yang bermasalah. Karena membiarkan Nazaruddin, Anggelina Sondakh, Mirwan Amir maupun kader lain yang bermasalah menjadi ‘orang dalam’ hanya akan melahirkan masalah-masalah lain yang tak kalah peliknya. Jalan terbaik adalah memecat mereka dari Partai Demokrat.

Memang sangat menyakitkan..!!. Memecat Nazaruddin, Anggelina Sondakh, Mirwan Amir dan beberapa kader yang tersandung kasus korupsi dari Demokrat. Mungkin juga, oleh lawan politik akan menganggap sebagai tindakan tergesa-gesa dan bisa jadi juga akan ditentang oleh orang-orang yang berada disamping kiri-kanan bapak. Tapi itu adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk saat ini.

Pak SBY, beberapa waktu lalu saya membaca dimedia, Dewan kehormatan partai Demokrat berencana melakukan pembersihan di tubuh partainya. Kader-kader yang dinilai mbalelo atau melawan kebijakan partai akan ditendang. Langkah ini dilakukan menyusul lahirnya kader bermasalah yang justru merusak citra partai demokrat, seperti yang dinyatakan oleh Amir Syamsuddin, sekretaris Anda di dewan kehormatan Demokrat. Menurut saya, langkah itu sudah tepat.

Adanya kader partai yang mbalelo mengingatkan saya tentang Musda partai Demokrat di Sulawesi utara sekitar 3 bulan lalu. Saya tidak ingin mencampuri urusan internal Demokrat (saya bukan kader Demokrat tapi memilih Bapak pada saat Pilpres), dalam surat ini saya hanya ingin sekedar berbagi informasi tentang ‘penghianatan’ dari kader-kader bapak. Singkat cerita, pada waktu itu menurut informasi juga terpublikasi dibeberapa media, bapak berharap dan mendukung Sinyo Harry Sarundajang (SHS) untuk menjadi ketua Demokrat Sulut. Pilihan itu sudah tepat, apalagi SHS mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan kasus korupsi

Tapi nyatanya harapan itu tidak dipatuhi oleh sebagian pengurus DPP Demokrat. Hal itu terlihat misalnya (sebagaimana yang tersebar dimedia cetak); Anggelina Sondkah, tiba-tiba tanpa ada angin dan hujan mengancam membubarkan panitia Musda Demokrat Sulut dan memaksakan pelaksanaan musda ditempat yang dia inginkan. Menurut rumor yang berkembang, skenario untuk menggagalkan SHS dari ketua Demokrat adalah bagian dari strategi untuk membangun faksi tersendiri dalam tubuh partai Demokrat. Alhasil dari Musda PD Sulut itu harap maklum saja pak SBY, bisa saya katakan tidak mencerminkan adanya komitmen kuat dalam pemberantasan kasus korupsi

Pak SBY, menurut pendapat pribadi saya, apa yang dilakukan oleh Anggelina Sondakh Cs waktu musda PD Sulut beberapa waktu lalu, sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sikap tidak patuh. Dan makin terlihat juga ketika menginstruksikan kepada pengurus Demokrat untuk membantu memulangkan Nazaruddin dari Singapura, tapi hasilnya tidak pernah ada. Sekali lagi, jangan biarkan diri Anda dikhianati oleh kader-kader yang bermasalah itu.

Pak SBY, makna yang tulus dari hati saya untuk menyarankan secepatnya memangkas kader partai yang bermasalah dengan masalah kasus korupsi, sejujurnya guna menyelamatkan masa depan partai politik di Indonesi. Karena ‘memelihara’ kader yang bermasalah sama saja menyuburkan sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap Partai politik, lebih khususnya kaum muda.

Ada hal yang sangat menganggu jalan pikiran saya, manakalah mengamati hasil survey dari Lembaga Survey Indonesia yang disponsori oleh Goethe Institute dan The Friedrich Naumann Foundation For Freedom tersebut, hanya ada 16% pemuda Indonessia yang mau ikut berpartisipasi pada pemilu. Padahal dalam struktur demografi Indonesia, lapisan pemuda adalah mayoritas. Dari 237,6 juta jiwa penduduk Indonesia, 85,26% merupakan usia anak-anak higga pemuda. Dari data itu menunjukan betapa buramnya masa depan Partai politik di Indonesia

Pak Presiden, sekedar mengingatkan berdasarkan laporan terbaru mengenai Indeks Penegakan Hukum 2011 (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project (WJP) menyebutkan korupsi di Tanah Air makin meluas ke berbagai sektor.Di antara negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di ranking ke-2 terkorup. Sedangkan secara global, korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 19 teratas dari 66 negara. Untuk menyelamatkan Indonesia dibutuhkan tindakan tegas dari sang pemimpin.

Menurut Johan Galtung, pemikir asal Norwegia, jika situasi negara yang karut-marut dibutuhkan 3 hal dari seorang pemimpin yaitu niat baik, keberanian dan integritas. Dan saya masih yakin sampai saat ini, Anda, Pak Presiden, masih memilikinya.

Banyak kritikan yang menyatakan Presiden lamban mengambil sikap. Tapi saya yakin sikap kehati-hatian itu muncul karena Anda, Pak Presiden, selalu mengedepankan sikap azas pra-duga tak bersalah. Saya tidak ingin menyalahkan azas praduga tak bersalah itu yang sudah menjadi kesepakatan nasional, tapi saya hanya mengusulkan untuk beberapa momen gunakanlah logika pembuktian terbalik apalagi bila terkait kasus korupsi.

Pak Presiden, mungkin ada baiknya pembuktian terbalik digunakan kepada kader-kader di Demokrat yang yang diduga terkait dengan kasus korupsi. Tapi usulan ini hanya akan efektif bila mereka dibebas-tugaskan dari DPR, biarkan mereka sendiri yang membuktikan dirinya tidak seperti yang dituduhkan selama ini. Jangan bebani pikiran Anda dengan bersusah payah membentuk lagi Tim Pencari Fakta.

Saya juga berharap, cukup Nunun dan Nazaruddin yang terakhir kali pergi keluar negeri karena kasus korupsi. Jangan biarkan mereka yang disebut-sebut sebagai pihak yang ‘bermain’ dalam kasus Kemenpora, Kemenakertrans,Kemendiknas ikutan-ikutan menyusul ke Singapura. Apalagi, konon katanya mereka yang disebut-sebut Nazar terlibat dalam kasus korupsi itu sudah jarang masuk kantor. Ingatkan lagi, ketua fraksi PD di DPR untuk tidak memberikan ijin berobat ke Singapura, karena dokter dan Rumah sakit yang kita miliki tak kalah hebatnya dengan Singapura.

Juga disaat bersamaan, Pak Presiden, sebaiknya kembali membangun komunikasi (kalau bisa agak menekan) dengan pihak Singapura untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi para koruptor yang lari ke Singapura. Prinsip utama yang harus dibangun, jangan biarkan dan atau ciptakan ‘rumah’ yang nyaman bagi para koruptor apalagi rumah itu berada tepat dipekarangan ‘rumah kita’ yang besar ini.

Pak Presiden yang baik, sebelum mengkahiri surat ini, saya ingin nyatakan bahwa ada sebuah harapan manakalah pak Busyro masih tetap menjadi pimpinan KPK oleh putusan MK dan dikuatkan lagi dengan surat Keputusan Presiden (Kepres), ini sebuah langkah yang baik. Dan akan lebih baik lagi bila Bapak selaku presiden dan juga pembina Demokrat memastikan Bambang Widjayanto untuk menjadi salah-satu pemimpinan KPK yang baru. Saya yakin Busyro, Bambang akan mengurangi beban Anda selaku kepala negara dalam pemberantasan korupsi ditanah air.

Akhir kalimat, saya mengucapkan selamat bertugas dan berkarya. Bapak tak perlu risau dengan berbagai hujatan dan sms liar tak bertangggungjawab itu. Memang menjawab tudingan dan fitnah itu manusiawi, tetapi juga jangan lupa, Bapak dipilih bukan untuk ‘berbalas-pantun’ dengan mereka tapi untuk menumbuhkan impian tentang negara yang mensejahterahkan rakyatnya. Terimakasih dan salam hormat saya.