Siapa Yang Menanam Dia Yang Menuai

“Siapa Yang Menanam dia Yang Menuai”
(Catatan Kesamaan SBY dan SHS)
Oleh : Anton Miharjo

Setelah melalui tahapan Pilpres dan berbagai dinamika politik yang menyertainya, akhirnya SBY dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2009 dengan perolehan suara (60,82%), Megapro (26,57%) dan JKW 12,61 dari total Suarah Sah secara Nasional (121.504.481 Pemilih). Sementara di Sulawesi Utara, SBY-Budiono meraih kemenangan dengan perolehan suara 55% dari total suara sah, jauh meninggalkan pesaingnya. Dari angka-angka perolehan suara SBY-Budiono disemua propinsi, bisa dikatakan SBY menang dengan angkah yang sangat spektakuler...!!,

Pertanyaannya kemudian, apa pelajaran menarik dari kemenangan telak SBY tersebut..?. kenapa rakyat dengan suka-rela memilih SBY?,tanpa harus dibarengi dengan uang “pelicin” sebesar Rp 50.000/pemilih atau pembagian sembako seperti lazimnya dan banyak terjadi di Pileg dua bulan lalu..!!. Semua ini tidak terlepas dari tingginya harapan rakyat di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara atas kepimpinan SBY selama 5 tahun terakhir.

Rakyat mempunyai cara tersendiri mengevaluasi dan merefleksikan kepimpinan seorang Pemimpin. Rakyat melihat bahwa SBY masih bisa diharapkan untuk melanjutkan program-program yang telah dirintisnya selama 5 tahun terakhir, seperti program pendidikan gratis, kenaikan tunjangan Guru, Revitalisasi pertanian, dana BLT Bagi rakyat miskin, kesehatan gratis, pemberantasan korupsi dan kehidupan yang aman. Juga bisa dikatakan bahwa rakyat hari ini hanya menginginkan sesuatu yang lebih pasti. Sebuah cara evaluasi dari rakyat yang ‘sederhana’ namun cukup telak pengaruhnya. Bahkan menurut hasil survey Exit Poll Lembaga Survei Indonesia (LSI) isu primodial, etnis, agama bahkan kelas social nyaris tidak berpengaruh bagi rakyat untuk memilih SBY untuk menjadi presiden yang kedua kalinya

Bila kita tarik dalam konteks Politik Pemerintahan di Sulawesi utara, khususnya kepimpinan SHS selama 4 tahun terakhir, nampaknya landasan berpikir dan tindakan politik SHS mempunyai kesamaan dengan SBY. Juga dari segi Idiologi SBY dan SHS menganut konsep ekonomi-politik Jalan Tengah atau “ Negara Kesejahteran” dimana konsep ini dalam teori dasarnya bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan rakyat kecil dan pengusaha dan pada saat bersamaan mengedepankan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik yang memungkinkan rakyat kecil dan pengusaha mempunyai akses yang sama.

Konsep ini bisa terlihat pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah) sebuah dokumen resmi daerah untuk penjabaran visi-misi dari Kepala Daerah, dimana beberapa program Strategis dari SHS secara umum yakni; (1) Revitalisasi Pertanian dan pembangunan infrastruktur pedesaan (2) Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (3) Pengembangan Pariwisata Daerah (4) Peningkatan Mutu Pendidikan dan kualitas SDM (5) Reformasi Birokrasi dan (6) Penciptaan situasi dan kondusif bagi Penanaman Usaha di Sulawesi Utara.

Perlahan tapi pasti berbagai program tersebut telah direalisasikan SHS sejak dilantik menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Seperti program revitalisasi pertanian dan perbaikan infrastruktur pedesaan yang telah membuat petani Sulut memiliki kepercayaan diri untuk mengolah tanahnya. Tidak heran kemudian pada awal bulan juni 2009, Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan dari Pemerintah sebagai Propinsi yang bisa swasembada pangan. Dibidang Pendidikan, anggaran pendidikan 20% juga telah direalisasikan pada APBD Tahun 2009. Selain itu, sarana penunjang Investasi turut dibenahi, seperti Pembangunan Pelabuhan Internasional Bitung dan rencana untuk menjadikan Kota Bitung sebagai Zona Perdagangan Bebas dan juga pemerintah daerah telah memperbaiki berbagai kebijakan pendukung investasi, terbentuknya Kantor Layanan Satu Atap (OSS) ditingkat propinsi dan kabupaten kota. Di bidang Pemerintahan, pengangkatan penjabat berangkat dari kapasitas, profesionalitas dan jenjang karir dari seorang penjabat. SHS tidak mengunakan pendekatan suku, etnis maupun agama. Dalam pengalokasian dan pemanfaatan anggaran daerah, SHS telah mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas dan effisien yang menuju Anggaran Berbasis Kinerja.

Tereboson yang sangat monumental dari SHS, adalah pelaksanaan World Ocean Confferennce (WOC) di Kota Manado pada bulan Mei yang lalu. Sebuah pertemuan internasional yang bukan hanya membanggakan Sulut tapi mempunyai nilai tambah bagi umat manusia yang ada di Bumi. Pada bulan agustus 2009, akan dilaksanakan Sail Bunaken yang bukan hanya berdampak pada sector pariwisata tapi juga berimplikasi pada sector lain. Pastinya program yang dijalankan SHS berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Sulut. Maka tidak heran kemudian Indeks Pembangunan Manusia—salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat, posisi Sulawesi utara berada pada nomor urut 2 (nilai Indeks 74,4) secara nasional.

Bahwa kemudian dalam proses mendorong pemerintahan Daerah yang efektif dan bebas dari praktek korupsi, tudingan miring pun tak luput dialamatkan kepada SHS, misalnya; tuduhan sebagai actor dibelakang layar yang menyebabkan beberapa penjabat daerah harus berurusan dengan pihak KPK atau pihak kejaksaaan. Tudingan yang naif ini, tidak mempunyai basis argument yang jelas, karena kemudian ada hal yang dilupakan oleh mereka, bahwa secara hirarki atau struktur pemerintahan KPK, kejaksaan dan pihak Kepolisian adalah lembaga yang terpisah dan tidak dalam kendali pemerintah daerah. Bila kemudian ketiga Institusi Negara ini dalam beberapa tahun ini begitu intens melakukan berbagai aktifitas penindakan kasus korupsi termasuk di Sulawesi Utara, ini juga tidak bisa lepas dari komitmen Nasional untuk melakukan pencegahan Korupsi, yang dalam program aksinya melakukan berbagai pemeriksaan terkait dugaan kasus-kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat.

Terkait hal tersebut diatas, mengingatkan kita pada rumor serupa yang ditujukan kepada SBY, pada saat semua pelaku korupsi, mulai dari penjabat daerah, anggota DPR dan penjabat tinggi Negara berurusan dengan pihak KPK. Namun pada akhirnya, fakta menunjukan bahwa Peringkat Indonesia sebagai Negara terkorup mulai hilang dan pada tahun 2008, sebagaimana yang dimumkan oleh Masyarakat Transparansi Internasional (MTI), posisi Indonesia sebagai Negara korup telah bergeser jauh dari tahun-tahun sebelumnya.

Begitu halnya dengan tudingan bahwa SHS selama 4 tahun pemerintahannya melakukan “Politik pilih kasih” pada pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Lagi-lagi tudingan yang tidak jelas basis materialnya ini dapat terbantahkan. Karena kemudian dari penelitian tentang Indeks Tata pemerintahan Daerah diseluruh Propinsi Indonesia pada akhir tahun 2008, yang dilakukan oleh Partnership-Jakarta, kebetulan saya menjadi salah satu dari bagian dari penelitian tersebut. Dari analisis semua dokumen daerah ditemukan fakta bahwa Gubernur Sulawesi Utara,SHS, selama pemerintahannya telah betindak adil disemua daerah Kabupaten/kota. Tudingan-tudingan miring yang kerap dialamatkan kepada SHS adalah suatu realitas politik yang terkadang dimunculkan oleh mereka yang kalap, yang tidak memahami realitas perubahan yang begitu cepat dinegeri ini, juga kelak nanti akan tergerus oleh gerak perubahan itu sendiri.

Pada akhirnya berangkat dari program pembangunan yang digagas dan dilaksanakan SHS selama 4 tahun terakhir, juga melihat cara rakyat mengevaluasi Kepimpinan Seorang Pemimpin, seperti yang ditunjukkan pada pilpres yang baru saja usai. Bukanlah hal yang mustahil, SHS bila mencalonkan lagi sebagai calon Gubernur di bulan Juni Tahun 2010, akan meraih kemenangan telak, seperti yang telah diraih oleh SBY. Karena bagaimanapun dalam tradisi politik rakyat hari ini, masih diyakini sebuah kalimat bijak; “Siapa Yang Menanam Dia Yang Menuai”.